Polemik penghambat penyelesaian pandemic covid-19 di Indonesia

Polemik penghambat penyelesaian pandemic covid-19 di Indonesia

Hampir menjelang dua bulan telah berlalu, sejak pemberitaan awal dibulan maret tentang kasus teridentifikasi positif covid-19 pertama kali di negeri ini. Sampai saat ini belum ada kebijakan dan solusi yang efektif yang dihasilkan oleh pemerintah untuk penanganan pandemic covid-19 ini, sehingga menjadi tanda tanya besar untuk pemerintah dalam menangani pandemic ini, mengingat korban positif yang terus bertambah serta krisis ekonomi yang tinggal menunggu waktu.

Saya mungkin bisa berasumsi penyebab tidak efektifnya solusi yang dilahirkan pemerintah untuk hal ini , entah itu disebabkan oleh pandemic ini yang bersifat dinamis sehingga harus membuat kebijakan yang dinamis, atau malah diakibatkan karena ketidak pahaman pemerintah dalam menganalisis bagaimana menyelesaikan pandemic ini, tapi saya yakin orang-orang yang ada di kursi pemerintahan mempunyai kapasitas untuk menyelesaikan pandemic ini. Namun ada beberapa hal yang saya amati dan sedang terjadi di indonesia sampai saat ini, dan itu menurut saya menjadi polemic yang menghambat proses penanganan pandemic secara efektif di negeri ini.

Hilangnya sosok seorang pemimpin

Di tengah banyaknya problematika yang melanda negara hari ini, yang dimulai dari dampak pandemic covid-19 yang menyebabkan kematian, serta ancaman krisis ekonomi, sampai dampak yang paling parah kehabisan stok bahan pokok makanan untuk masyarakat bertahan hidup.

Problematika yang terjadi harus ditangani dengan sistem yang terorganisir dan selaras agar supaya berjalan dengan efektif, oleh karena itu sangat di butuhkan sosok seorang actor utama ataupun pemimpin yang mampuh mengorganisir para bawahannya sesuai apa yang dia perintahkan dan rencanakan, agar kebijakan ataupun aturan yang di ambil tidak saling berbenturan sebab keselarasan aturan sangat dibutuhkan untuk saat seperi ini.

Akan tetapi hari ini bisa kita lihat beberapa kebijakan yang di ambil oleh para stakeholder instansi pemerintahan yang saling bersebrangan dengan kebijakan stakeholder instansi pemerintahan lainya sehingga tidak ada sinkronisasi dalam setiap kebijakan yang dihasilkan, alhasil yang terjadi adalah terhambatnya proses penanganan pandemic covid-19.

Hilangnya solidaritas dalam bernegara

Selain diperlukanya sosok seorang pemimpin yang mampu mengorganisir, solidaritas juga merupakan suautu hal yang penting dalam menyelesaikan problematika yang terjadi, sebab ketika kita berbicara masalah sosial maka kita berbicara tentang melibatkan orang banyak.

Oleh karena itu inisiatif dan partisipasi publik dalam menghadapi covid-19 adalah diperlukannya kesadaran setiap orang tentang pentingnya kerja sama dan rasa solidaritas itu harus dibangun apalagi dalam keadaan seperti ini. Namun  masih ada juga fenomena yang menurut saya cukup ironis yang sedang terjadi di negara sampai saat ini.

Seperti penolakan pemakaman jenazah korban covid-19 dengan dalih masyarakat bahwasanya jenazah korban yang terpapar covid-19 berpotensi menularkan virus di wilayahnya, ada juga yang menolak untuk pembuatan tempat pemakaman umum untuk korban  yang meninggal akibat covid-19.

Maka jangan heran ketika angka positif terus bertambah, yang disebabkan masih banyak orang yang melakukan kontak fisik dan tidak mendengarkan kebijakan pemerintah tentang physical distancing, social distancing ataupun stay at home, Itulah kemudian beberapa hal yang menurut saya diakibatkan oleh hilangnya rasa solidaritas dalam bernegara.

Hilangnya rasa kepercayaan dalam bernegara

Hilangnya rasa kepercayaan yang saya maksud disini ialah hilangnya rasa kepercayaan di setiap sektor dalam bernegara, seperti hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, pemerintah sesama pemerintah, dan rakyat sesama rakyat.

Sehingga menurut saya itu menjadi batu sandungan yang menghambat dan berpengaruh besar dalam penanganan dampak pandemic covid-19 ini, mungkin beberapa problem yang saya uraikan di atas adalah hasil dari hilangnya rasa kepercayaan ini, mulai dari aturan yang tumpang tindih hingga penolakan terhadap korban jenazah covid-19.

Harus kita akui bersama sebelum terjadinya pandemic covid-19 kita dipertikaikan dengan berbagai macam polemik entah itu polemik yang disebabkan perpolitikan, ras, budaya dan bahkan agama. Sehingga menciptakan krisis akan saling percaya pada diri kita dalam bernegara.

Salah satu contoh menurut saya aturan yang tumpang tindih disebabkan karena hilangnya rasa kepercayaan para atasan terhadap bawahannya, sehingga harus memuat begitu banyak aturan dan proses birokrasi yang panjang untuk mengawal proses aktualisasi pelaksanaan di lapangan, memang aturan itu penting tapi di dalam keadaan seperti ini kita harus mencari alternative yang efektif,  begitupun dengan hal yang terjadi dalam gerakan penolakan pemakaman terhadap jenazah korban covid-19, apakah itu disebabkan akibat kurangnya pemahaman masyarakat, ataukah tidak percayanya masyarakat terhadap pemerintah meskipun otoritas pemerintahan menyampaikan dalam ilmu sains yang mengatakan bahwasanya virus akan mati ketika inangnya mati sehingga tidak berpotensi untuk menularkan, artinya lepas dari semua hal itu, hari ini kita bisa melihat bahwasanya terjadi krisis untuk saling percaya dalam diri kita untuk bernegara sehingga mengahambat proses penanganan yang efektif untuk penyelesaian pandemic di negeri ini.

           Ditulis oleh :

Mohammad Qadavi Mamonto